peraturan tentang pelayanan publik. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 70 TAHUN 2015. peraturan tentang pelayanan publik

Pasal 1 Dalam Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka . pelayanan publik, perlu dilakukan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; b. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. id : 37 hlm. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 2020/No. Peraturan ini mengatur mengenai hak, kewajiban, mekanisme, serta sistem. kemdikbud. Glosarium. 5. BN. Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari. TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MANADO, a. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara. Berlaku. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. ARTIKEL • Senin, 03/02/2020 • Umi Salamah. U. Tahun. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat. go. Hari adalah hari kerja. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Judul. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. dll 1. mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Tanggal Pengundangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN KESEHATAN: Nomor: 33: Tahun: 2019: Tentang: PANDUAN PERILAKU INTERAKSI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATANApabila berbicara mengenai kebijakan khusus pada masa pandemi Covid-19, terdapat beberapa kebijakan yang patut disorot dan dievaluasi. Mengingat bphn. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman. Kementerian dan Lembaga; dan b. 9. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. peran serta masyarakat 7. Maklumat Pelayanan c. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. A. T. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan PublikUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program Penilaian Kepatuhan ini dimulai sejak 2015 masih menggunakan nomenklatur. 6052 Pedoman Pelayanan. 5. TATA RUANG - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN Status. Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik 5 5. Revisi peraturan ini perlu dilakukantentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. 2017. Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 4. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaTentang. Peraturan Perundang-undangan. PENYELESAIAN PENGADUAN 8. c. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN. Pelayanan Publik. Calon Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Umi Salamah. 2018. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tersebut, perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan. 12, BN. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 17, BN. Judul. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang. PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini. T. Tanggal Pengundangan. MUTU PELAYANAN DASAR . laporan mengenai pelayanan Informasi Publik; c. 2019/NO. U. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 ten(ang. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun. com . Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara. Dokumen PDF ini berisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia. 2018/No. Bahwa guna menjamin kepastian penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan LebaksiuMasyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 32. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 6. Dasar Hukum 1. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. bahwa dalam rangka melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 25 Tahun 2009, UU. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. Pemrakarsa. terwujudnya sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; c. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. T. hak, kewajiban, dan larangan 5. Peraturan Perundang-undangan. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek seperti definisi, prinsip, mekanisme, dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan. Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. FULL TEXT. 6, BN. (2) Penyelenggara . 1587, jdih. terwujudnya kepastian hukum tentang hak. Peraturan Gubernur Bali: Nomor: 13: Judul: Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali T. pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. . Peraturan. Peraturan Daerah. 14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Download. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. menpan. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. go. 1572, peraturan. UU No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek seperti definisi, prinsip, mekanisme, dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. 2013. bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. Judul. Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan asas, penyelenggaraan pelayanan publik, pembina, organisasi penyelenggara dan penataan pelayanan publik, hak, kewajiban dan larangan, sistem pelayanan terpadu, peran serta masyarakat, kerahasiaan dokumen, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan penutup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah: a. id : 7 hlm. Pasal 1. Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K2 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik (Per Jenis Layanan) 8. Pelayanan Publik. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: a. 1147, jdih. Pelayanan Publik. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi. Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai . 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah. id : 14 hlm. 2022/No. PERMA No. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Tahun 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. E. Adapun peraturan tersebut. 324, jdih. 1 Tahun 2021. go. 215, TLN No. 9 Pelayanan Publik dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang. 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai. menpan. id : 8 hlm. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan pada 18 Juli 2009. Peraturan Menteri Panrb No. pengaduan pelayanan publik pada saat Peraturan Menteri PANRB ini ditetapkan yang berada di lingkungan Penyelenggara. Peraturan. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksana Layanan Informasi Publik; b. Pengertian Pelayanan Publik Menurut (Saputro, 2015) “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 1715, jdih. Judul. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;. Bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. Pelayanan Publik pada peraturan ini, meliputi Pelaksanaan SKM, Metode dan Teknik Pelaksaan Survei, Penyiapan Bahan Survei, PenetapanNomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. E. Peraturan Pemerintah (PP) NO. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021. a.